Skripsi Hukum Word Doc

Skripsi HUKUM Format Word Doc,
1. File Skripsi Lengkap dari Cover – Abstrak – Daftar Isi – Bab 1 – Bab 2 – Bab 3 – Penutup – Daftar Pustaka – Lampiran
2. Bentuk File Format Doc atau Microsoft Word
3. Bisa diedit dan copy paste format word
4. Dikirim via Link Download Email
5. Dikirim di hari yang sama anda memesan.

6. Pembelian Bisa Transfer atau lewat Tokopedia

Cara Pemesanan Klik tombol whatsapp ini , pembayaran transfer dan dikirim via email , atau bisa lewat tokopedia di link ini : https://www.tokopedia.com/mugimakmur/skripsi-hukum-word-doc

7. Daftar Judul Terlampir :

1. Kode sumber atau source code website sebagai alat bukti dalam tindak pidana terorisme di Indonesia
2. tugas pokok Bappeda dalam sistem pemerintahan daerah studi Pemkab Deli Serdang
3. pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Sejak berlakunya Keppres Nomor 55 tahun 1993 di Kabupaten daerah tingkat 2 Sleman
4. tinjauan konsep bisnis waralaba atau franchise berdasarkan ketentuan hukum Islam
5. pertanggungjawaban negara terhadap penyanderaan wartawan asing
6. hukum humaniter internasional pengaturan hukum internasional atas Pemanfaatan tenaga nuklir dan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkannya
7. tinjauan yuridis mengenai prosedur kepabeanan dalam kegiatan ekspor impor barang di pelabuhan berdasarkan undang-undang 17 tahun 2006 tentang kepabeanan
8. pelaksanaan pemberi kredit dengan jaminan Hak tanggungan pada perusahaan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
9. optimalisasi asuransi lingkungan sebagai sarana penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat kegiatan industri perubahan perjanjian kerja terhadap status pekerja waktu tertentu setelah kenaikan upah Studi Kasus PT Karya Bina Bersama
10. studi tentang provisional agreement on the land between the Republic of Indonesia and the democratic Republic of Timor Leste ditinjau dari perspektif Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian internasional
11. kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya tindakan pelecehan terhadap pengadilan
12. peranan dokter dalam pembuktian perkara pidana studi Putusan Pengadilan Negeri Medan
13. pertanggungjawaban pidana anggota Polri terhadap penggunaan senjata api tanpa prosedur
14. tinjauan yuridis terhadap informed consent sebagai dasar dokter dalam melakukan penanganan medis yang berakibat malpraktek
15. aspek hukum terhadap pembatasan hak atas informasi dikaitkan dengan kewenangan negara dalam yurisdiksi cyberspace
16. penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di dinas pendaftaran penduduk dan catatan sipil Semarang
17. prosedur pengalihan fungsi tanah pertanian ke non pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen
18. status anak angkat menurut kompilasi hukum Islam studi kasus tentang pengesahan anak angkat bagian harta warisan di pengadilan negeri Kudus
19. proses penyidikan tindak pidana anak di polwiltabes Semarang
20. pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut oleh PT Pelni Cabang Semarang
21. proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal tanah adat atau yasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
22. pelaksanaan bongkar muat barang oleh PT Dharma Lautan nusantara di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tinjauan aspek yuridis
23. fungsi badan permusyawaratan desa dalam legislasi peraturan desa tinjauan yuridis
24. pelaksanaan perceraian di pengadilan agama Kabupaten Kendal
25. Pemanfaatan tanah untuk peningkatan taraf hidup dengan cara konsolidasi tanah
26. latar belakang dan dampak perceraian studi kasus di pengadilan agama Wonosobo
27. pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan di polwiltabes Semarang
28. perbandingan antara standar penyelesaian pendaftaran peralihan hak atas tanah yang sudah terdaftar dengan ke Waktu penyelesaian yang di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang
29. pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan di Kantor Pertanahan kabupaten Kudus
30. mekanisme pembebanan hak atas tanah dikarenakan oleh hak tanggungan lembaga hak jaminan atas tanah pendaftaran dan permohonan penghapusan hak tanggungan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara
31. pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu Antara pencipta dengan user di Indonesia
32. perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik untuk rumah tinggal di perumahan Pucang Gading Kabupaten Demak
33. tata cara pemberian hak milik atas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal
34. pembinaan narapidana kaitanya dengan hak-hak di lembaga pemasyarakatan wanita klas 2 Semarang
35. pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan pada Kantor Pertanahan di kantor Semarang
36. proses pelaksanaan pendaftaran dan penghapusan hak tanggungan atas tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
37. pelaksanaan peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik untuk rumah tinggal di Kantor Pertanahan Kota Semarang
38. peranan dokter dalam proses penegakan hukum kesehatan studi kasus di Rumah Sakit Dr Kariadi Semarang
39. integrasi narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari rumah tahanan di desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten
40. jaminan tanah dengan hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Semarang tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rumah makan Kesesi Kabupaten Pekalongan
41. proses jual beli tanah dan balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
42. implikasi berlakunya undang-undang dik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers terhadap kebebasan pers di kantor Badan penerbit kedaulatan rakyat Semarang
43. kebijakan pemerintah kota Semarang dalam pembinaan Gelandangan di Kota Semarang
44. latar belakang kejahatan pembunuhan yang dilakukan wanita serta cara penggunaannya di lembaga pemasyarakatan wanita klas 1A Semarang
45. pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan dalam rangka penataan lingkungan di Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
46. pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan secara Swadaya di Kantor Pertanahan kabupaten Kudus
47. kegiatan bank syariah mandiri dalam pemberian kredit mudharabah tinjauan aspek yuridis
48. peranan lembaga Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Banjarnegara
49. upaya penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Demak
50. mekanisme pengawasan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Banjarnegara
51. peran Polisi Pamong Praja Dalam rangka penegakan peraturan daerah di kabupaten Kudus
52. usaha pelestarian lingkungan dalam pertambangan bahan galian golongan C studi kasus di Kabupaten Tegal
53. proses pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi atau kesalahan prosedur di lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
54. efektivitas pembebasan bersyarat dalam pembimbingan klien Pemasyarakatan studi di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Semarang
55. proses mekanisme pemberian izin lokasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
56. pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan pada Kantor Pertanahan di Kota Semarang
57. pendaftaran tanah wakaf menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal
58. pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
59. tata cara pelaksanaan pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
60. penegakan hukum terhadap perlindungan hutan oleh Polisi hutan di kph Purwodadi kabupaten Grobogan tinjauan yuridis
61. sosiologis penegakan disiplin pegawai negeri sipil studi kasus pada guru sekolah dasar negeri di kabupaten Rembang
62. proses penerbitan penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kendal
63. pelaksanaan peningkatan hak atas tanah dari status agunan bangunan dan apakah yang menjadi hak milik di kabupaten Kudus
64. proses pensertifikatan tanah negara bekas bengkok menjadi tanah hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
65. proses perserikatan tanah secara massal Swadaya di kecamatan Gringsing Kabupaten Batang
66. Proses penyidikan oleh Polri terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika di polwiltabes Semarang
67. peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur di pengadilan negeri Kabupaten Semarang
68. pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak milik karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
69. peran pajak dalam menunjang otonomi daerah di Kabupaten Demak
70. pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada PT Federal internasional Finance atau FIF Kota Tegal
71. pelaksanaan verzet terhadap eksekusi dalam perkara perdata studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang dalam kasus utang piutang atas hak tanggungan pelaksanaan peralihan hak milik melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
72. pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara
73. perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di UD berkah sedulur Desa Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
74. pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja di kapal terhadap resiko bahaya di laut pada PT Pelayaran Indonesia Pelni Semarang
75. permohonan dan pemberian hak milik atas tanah Yayasan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal
76. pelaksanaan rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan serta pengaruhnya terhadap objektivitas Hakim tata usaha negara dalam pemeriksaan persidangan dan pengambil keputusan studi kasus di PTUN Semarang
77. kajian empiris pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
78. pelaksanaan perjanjian kerja bersama antara Direksi PT Perkebunan Nusantara 9 dengan federasi Serikat Pekerja kebun 9 divisi tanaman tahunan PT Perkebunan nusantara di pabrik kebun Getas Kabupaten Semarang
79. jual beli tanah yang belum bersertifikat dan pendaftarannya menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati tinjauan yuridis
80. pelaksanaan Prona tahun 2004 di Desa Gunung tumpeng Kecamatan suruh Kabupaten Semarang
81. pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Kabupaten Brebes
82. implementasi kebijakan pemerintah kota Semarang untuk meningkatkan kesejahteraan Gelandangan di Kota Semarang
83. prosedur penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
84. dampak penerbitan sertifikat hak atas tanah secara massal Swadaya terhadap pembebanan hak tanggungan di desa Maduretno Kecamatan kalikajar Kabupaten Wonosobo
85. praktek pendaftaran dan perserikatan tanah wakaf berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 di kecamatan Cepu Kabupaten Blora
86. pelaksanaan perjanjian sewa beli sepeda motor di dealer panorama motor Kabupaten Sragen
87. studi Analisa terhadap proses penyusunan surat dakwaan di Kejaksaan Negeri Rembang
88. pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan secara Swadaya di desa jogoloyo kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
89. perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
90. pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kantor Pertanahan Semarang
91. pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
92. pertanggungjawaban pos Express Cabang Semarang data konsumen pengguna jasa pos Express ditinjau dari undang-undang pan tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
93. pengendalian penatagunaan tanah dan tata ruang di kota Kebumen
94. jaringan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di kabupaten Kudus
95. kebijakan pemerintah kota Semarang dalam melindungi anak jalanan dari tindak kekerasan dan upaya peningkatan kesejahteraan nya
96. peranan rumah damai dalam menanggulangi tindak pidana narkotika
97. pasal pertimbangan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan studi pencurian kendaraan bermotor pada pengadilan negeri Kabupaten Semarang
98. tindak pidana pencurian dengan kekerasan kajian perkembangan bentuk dan jenis pemidanaan di pengadilan negeri Kabupaten Semarang
99. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan pelayanan perizinan terpadu dalam upaya meningkatkan iklim usaha dan investasi di Kabupaten Pemalang
100. pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang no 23 tahun 1999 di Kejaksaan Negeri Semarang
101. perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada KUHAP dan undang-undang indonesia
102. analisis kasus tindak pidana memberikan ijazah tanpa hak
103. hukum angkut barang laut
104. aspek hukum pendirian Perseroan Terbatas menurut undang-undang 40 tahun 2007
105. analisis aspek legalitas transaksi efek short selling pada masa krisis keuangan
106. analisa hukum asuransi kendaraan bermotor menurut kitab undang-undang dagang
107. tinjauan tentang pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan dan implikasi yuridis nya terhadap kekuatan alat bukti studi kasus di pengadilan negeri kelas 1A Surakarta
108. Analisis yuridis pertimbangan Hakim tidak digunakannya alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara pengaksesan tanpa izin data elektronik di pusat tabulasi nasional Komisi Pemilihan Umum atau KPU
109. hukum grasi pidana
110. tinjauan hukum pelaksanaan Pengadilan HAM ad hoc terhadap prinsip asas legalitas efektifitas peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
111. analisa hukum pidana dan kriminologi terhadap putusan hakim sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
112. perlindungan hukum bagi pengguna layanan internet banking studi normatif pelayanan bagi konsumen
113. perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam undang-undang no tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ditinjau dari perspektif hak asasi manusia
114. hukum Jamsostek dalam perlindungan bagi pekerja
115. tanggung jawab pengurusan terhadap pelaksanaan kredit lunak jika terjadi wanprestasi pada koperasi fungsional
116. mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah tinjauan umum terhadap obligasi ritel Indonesia Serikat di PT Bank Mandiri persero
117. pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak tanggungan pada perusahaan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang
118. studi kasus pembunuhan berencana terhadap beberapa orang persen sertifikat tanah wakaf berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 di desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal
119. peranan penyidik dalam membantu penyelesaian tindak pidana narkoba
120. peranan visum et repertum dalam pemeriksaan perkara pidana pada tahap penyidikan
121. tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan kliring sebagai pengatur arus pembayaran uang giral pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero cabang Kisaran
122. non competition clause dalam perjanjian kerja hukum perjanjian kerjasama pembiayaan pekerja Said akuisisi
123. perlindungan hukum terhadap pekerja pada malam hari di minimarket Yogyakarta
124. peran DPR dalam pengangkatan duta besar Republik Indonesia setelah perubahan undang-undang 1945
125. analisis kasus tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan dalam menggandakan rekening bank
126. implementasi pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan
127. penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian menurut undang-undang indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian studi kasus Pengadilan Negeri Medan
128. analisis kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan PT Bank Mandiri
129. penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi lanjut penanganan dan penegakan hukum tindak pidana pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia
130. perkembangan pidana penjara dari KUHP ke konsep KUHP baru
131. penerapan kitab undang-undang acara pidana dalam pembuktian terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi komputer
132. hubungan sebab akibat kausalitas dalam hukum pidana dan penerapannya dalam praktek studi kasus pada Pengadilan Negeri Kabanjahe
133. peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang
134. analisis Pemeriksaan alat bukti melalui metode scientific Investigation dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berantai di kepolisian resor Boyolali telah terhadap kasus Prakash Agung Nugraha
135. hukum sengketa pencipta lagu
136. tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar menurut undang-undang 26 tahun 2009 tentang kesehatan
137. tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pemilu dan proses penyelesaian perkara nya dalam perspektif undang-undang no lagu tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR DPD dan DPRD
138. tinjauan yuridis terhadap pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi atas undang-undang no 2 tahun 2004
139. tinjauan yuridis terhadap pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang Nomor 22 Tahun 2004
140. tinjauan yuridis terhadap tindak pidana phedofilia
141. keanggotaan Indonesia pada bank dunia suatu tinjauan dari segi hukum internasional